169 Perusahaan di Jakarta Belum Bayar THR Lebaran 2024 ke Karyawan

Dinas Energi Alamat, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) Jakarta mencatat, ada ratusan perusahaan yang masih belum membayar Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran 2024 kepada para karyawannya.

Kepala Disnakertransgi Jakarta Hari Nugroho mengatakan, sepanjang 2024 ini pihaknya slot spaceman sudah mendapatkan sempurna 303 aduan pekerja terkait THR Lebaran 2024 yang belum dibayarkan perusahaannya.

Hari merinci, tindak lanjut penanganan pengaduan kepada proses pembayaran THR Keagamaan 2024 masuk melewati aduan melewati tatap muka dan online serta melewati website Kementerian Ketenagakerjaan RI.

“Pengaduan kepada proses pembayaran THR Keagamaan 2024 melewati tatap muka dan online hingga dengan hari Selasa 7 Mei 2024 sebanyak 11 pengaduan dan 292 aduan melewati website Kementerian Ketenagakerjaan RI,” kata Hari kepada, Pekan (12/5/2024).

Berdasarkan Hari, aduan sudah ditindaklanjuti dengan meminta keterangan kepada perusahaan terkait. Adapun dari sempurna 11 aduan yang dikenalkan pekerja secara tatap muka dan online, ada 4 aduan yang sudah dipecahkan. Sementara 7 aduan lainnya masih dalam proses pemeriksaan.

Lalu, dari 292 aduan yang masuk melewati website Kementerian Ketenagakerjaan RI, ada 130 yang sudah dipecahkan. Meski 162 aduan lainnya masih dalam tahap pemeriksaan.

Hari menyebut, ada beberapa alasan mengapa perusahaan belum dapat mengerjakan kewajibannya untuk membayar THR Lebaran 2024 kepada pekerja.

Pertama, kata Hari perusahaan pemberi kerja mengalami situasi sulit keuangan. Hal ini terlihat dari beberapa pengaduan pekerja yang belum mendapatkan THR.

“Pekerja mendapatkan notifikasi bahwa situasi perusahaan sedang kurang baik,” ujar Hari.

Alasan Lainnya
Kedua, terdapat beberapa pekerja yang belum jelas relasi kerjanya (mitra kerja), sehingga yang bersangkutan tak mempunyai hak mendapatkan THR.

Ketiga, pekerja terkait sudah habis masa kontraknya bahkan dikenal sudah terkena Pemutusan Kekerabatan Alamat (PHK).

Terakhir, terdapat perusahaan virtual office yang pengurus perusahaannya berada di luar Jakarta.

” perusahaan yang diberi pelapor bahkan belum dapat ditemukan atau diduga sudah pindah sehingga menyulitkan petugas,” kata ia.

You May Also Like

More From Author