Aturan SPBU Sekarang Cuma Bisa Isi Pertalite Akan Ditetapkan Menurut CC

Menteri Kekuatan dan Sumber Kekuatan Mineral (ESDM) Arifin Tasrif membongkar kriteria kendaraan yang dapat menggunakan BBM Pertalite. Menyusul, ada agenda pengontrolan konsumsi Pertalite kedepannya.

Penguasaan Pertalite itu akan merujuk pada revisi Undang-undang Presiden Nomor 191 Tahun 2014. Dikala ini, revisi peraturan itu masih terus diproses. Arifin membongkar, dalam beleid itu akan dikendalikan mengenai tipe kendaraan.

“Jadi, satu liat dari CC-nya, kemudian slot depo 5k pemanfaatannya. Pemanfaatannya untuk siapa, untuk kepentingan siapa,” kata Arifin Tasrif di Kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas), Jakarta, Jumat (7/6/2024).

Ini masuk dalam kriteria menurut tipe peruntukan kendaraannya. Arifin bilang, kriteria ini ikut diatur oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas.

“Contohnya untuk yang berhubungan dengan usaha kecil, pertanian, perkebunan,” ujar ia.

Kendati begitu, ia belum dapat menentukan kapan revisi Perpres 191/2014 ini selesai. Menurutnya, pengerjaannya masih semestinya menunggu pertemuan lintas menteri bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri BUMN Erick Thohir.

Baru kemudian pengerjaannya dilanjutkan ke Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Baru, terkahir diteken oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Kan nunggu yang 3 ini dulu, BUMN, Keuangan ESDM, perekonomian, baru masuk ke … ya untuk menentukan itu loh, grup-grup yang mana yang masih dapat dapat, 100 cc atau 110 cc,” pungkasnya.

Konsumsi Pertalite dan Solar Tembus 30% Lebih dari Kuota hingga April 2024
Sebelumnya, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mencatat realisasi penyaluran BBM subsidi Pertalite hingga April 2024 tembus 9,99 juta kiloliter (kl), atau menempuh 31,63 persen dari total alokasi yang disediakan di 2024.

Adapun Pertalite (RON 90) selaku tipe BBM khusus penugasan (JBKP) memperoleh kuota 31,70 juta kl pada 2024. Dengan penyaluran diperkirakan menempuh 31,51 juta kl atau 99,71 persen dari alokasi.

Kepala BPH Migas Erika Retnowati mengatakan, volume kuota peresapan Pertalite ini pun masih terbantu ada cadangan yang belum tersalurkan dari tahun sebelumnya, sekitar 100.000 kl.

“Pencadangan atas kuota ialah upaya pengontrolan yang dikerjakan supaya pendistribusian ideal sasaran dan volume,” ujar Erika dalam rapat dengar anggapan bersama Komisi VII DPR RI, Senin (27/5/2024).

Solar dan Minyak Tanah
Kecuali Pertalite, BPH Migas juga melaporkan realisasi penyaluran tipe BBM tertentu (JBT) tipe Solar dan minyak tanah (kerosene) hingga April 2024 di atas 30 persen. Untuk Januari-April 2024 telah menempuh 5,57 juta kl, atau sebesar 30,12 persen dari total kuota JBT yang dialokasikan sebesar 18,49 juta kl.

“Rinciannya, minyak solar 5,40 juta kl dan minyak tanah 0,17 juta kl. Terdapat penurunan konsumsi JBT minyak solar sebesar 17,57 juta kl pada tahun 2023 dibandingi 17,61 juta kl pada 2022,” ujar Erika.

Menurut ia, penurunan konsumsi ini berkat adanya pola pengontrolan yang dikerjakan via scanning QR Code, serta bantuan pelaporan dari masyarakat.

“Penurunan ini disebabkan adanya pengontrolan penyaluran via pengaplikasian QR Code mulai Juni 2022, dan juga peningkatan pengawasan di lapangan serta tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi penyaluran BBM bersubsidi,” tuturnya.

You May Also Like

More From Author