Rekam Jejak Politiknya dari Solo Presiden Jokowi di Ulang Tahunnya yang 63 Tahun

Estimated read time 4 min read

Presiden Joko Widodo atau Jokowi, berulang tahun ke-63 terhadap Jumat, 21 Juni 2024. Presiden RI ke-7 ini dapat mengakhiri era jabatannya terhadap tahun ini, setelah menjabat sejak 20 Oktober 2014. Jokowi lahir di Surakarta, Jawa Tengah, terhadap 21 Juni 1961. Karirnya di pemerintahan di awali sebagai Wali Kota Solo atau Surakarta terhadap 28 Juli 2005 hingga 1 Oktober 2012. Setelah itu, ia menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta terhadap 15 Oktober 2012 sebelum saat terpilih sebagai Presiden terhadap Pemilihan Presiden 2014 dengan perlindungan utama dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Pada periode pertama pemerintahannya, ia didampingi oleh Jusuf Kalla. Dalam Pemilihan Presiden 2019, Jokowi terpilih kembali sebagai Presiden dengan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Selama dua kampanye pemilihan presiden tersebut, Jokowi sering diekspresikan sebagai politisi yang dekat dengan semua kalangan dan merakyat, dengan narasi “Jokowi adalah Kita” muncul terhadap tahun 2014. Selama periode pertama kepemimpinannya, pembangunan infrastruktur jadi program prioritas.

Pada periode kedua, fokusnya berubah terhadap pembangunan dan peningkatan kapasitas sumber energi manusia Indonesia supaya bisa bersaing dengan negara lain, walaupun pembangunan infrastruktur selalu dilanjutkan. Selain itu, program perlindungan sosial seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Program Keluarga Harapan (PKH) juga jadi prioritas. Menurut web formal Sekretariat Presiden, terhadap periode kedua, Jokowi juga berupaya reforma agraria, juga percepatan penerbitan sertifikat hak atas tanah untuk kurangi sengketa lahan akibat ketiadaan sertifikat.

Rekam Jejak Politik Jokowi di Solo

Dilansir dari repository.umy.ac.id, Jokowi memulai karier politiknya didorong Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. PDIP membentuk koalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan mencalonkan Jokowi sebagai Wali Kota Surakarta (Solo) berpasangan dengan FX Hadi Rudyatmo. Pada awal kampanye, elektabilitas Jokowi masih rendah dan lebih dari satu besar masyarakat Surakarta belum cukup mengenalnya.

Kemenangan Pertama

Strategi “blusukan” yang dilaksanakan Jokowi terbukti efektif. Ia berhasil mengalahkan pasangan petahana dengan persentase keterpilihan sebesar 36,62 persen. Kemenangan ini mempunyai Jokowi mendiami jabatan Wali Kota Solo untuk periode pertama. Selama era jabatannya, Jokowi fokus terhadap pembangunan kota dengan impuls humanis. Penataan kota yang moderen dan bermartabat jadi prioritasnya, mempunyai pergantian signifikan dan positif bagi Surakarta.

Periode Kedua

Melihat pertumbuhan pesat kota Surakarta dan perlindungan luas dari masyarakat, Jokowi kembali dicalonkan sebagai Wali Kota Solo terhadap 2010. Kali ini, perlindungan politik untuk Jokowi semakin kuat dengan tambahan dari Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Damai Sejahtera (PDS), tidak cuman PDIP sebagai partai utama. Hasil pemilihan menyatakan perlindungan luar biasa dari masyarakat, dengan perolehan nada lebih dari 90 persen. Kemenangan ini meyakinkan kembali posisi Jokowi sebagai Wali Kota Solo untuk periode kedua.

Baca Juga: Kolombia Punya Cara Hentikan Genosida di Gaza: Akan Stop Ekspor Batu Bara ke Israel

Kontroversi Jokowi

Karier politik Jokowi tetap meningkat usai jabat Wali Kota Solo, sesudah itu memenangi Pilkada DKI Jakarta. Belum selesai era tugasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta, ia sudah maju jadi capres terhadap Pemilu 2014, yang sesudah itu dimenanginya berpasangan dengan Jusuf Kalla. Kemudian maju kembali di Pilpres 2019 berpasangan dengan Ma’ruf Amin, dan memperpanjang kabatannya sebagai Presiden RI periode 2019-2024. Pembangunan infrastruktur besar-besaran selama pemerintahan Jokowi mendapat kritik dari beragam elemen sipil, terlebih terkait dampak lingkungannya. Misalnya, proyek hilirisasi ekstraktif nikel.

Laporan dari Climate Rights International (CRI) yang dirilis terhadap 17 Januari 2024, menyatakan bahwa kompleks industri nikel PT Indonesia Weda Bay Industrial Park di Halmahera, Maluku Utara, memicu deforestasi dan juga pencemaran udara dan air. Beberapa undang-undang kontroversial juga jadi sorotan didalam diskursus demokrasi dan penegakan hukum selama dua periode kepemimpinan Jokowi. Di antaranya adalah UU Omnibus Law, UU Minerba, dan revisi UU KPK. Baru-baru ini, rancangan DPR dan Pemerintah untuk merevisi UU Polri dan TNI menyebabkan kekuatiran perihal potensi penyalahgunaan wewenang polisi dan campur tangan militer di bidang sipil.

Pada Pemilu 2024, Jokowi dituding melaksanakan intervensi politik untuk memenangkan Prabowo Subianto yang berpasangan dengan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka. Dalam persidangan sengketa Pilpres 2024, isu politisasi perlindungan sosial dan menjalankan aparatur pemerintah dibahas dan mendapat dukungan oleh dissenting opinion dari tiga hakim Mahkamah Konstitusi. Meskipun demikian, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Jokowi tidak terbukti melaksanakan intervensi didalam pemilu.

You May Also Like

More From Author