Kroasia adalah negara republik parlementer, yang berarti sistem politiknya berdasarkan pada prinsip demokrasi perwakilan dengan pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Berikut adalah penjelasan tentang sistem politik yang ada di Kroasia:
1. Sistem Pemerintahan
Kroasia menganut sistem republik parlementer, yang berarti pemerintah dipimpin oleh perdana menteri, sedangkan presiden berperan sebagai kepala negara dengan fungsi yang lebih seremonial tetapi masih memiliki beberapa kekuasaan penting, terutama dalam hal pertahanan dan kebijakan luar negeri.
- Kepala Negara: Presiden
- Presiden Kroasia adalah kepala negara yang dipilih langsung oleh rakyat untuk masa jabatan lima tahun, dan bisa menjabat maksimal dua periode.
- Tugas presiden meliputi: mewakili negara dalam urusan luar negeri, komandan tertinggi angkatan bersenjata, menunjuk duta besar, serta memberi rekomendasi kepada parlemen terkait pemilihan perdana menteri.
- Presiden memiliki peran dalam menjaga stabilitas negara dan bisa memveto undang-undang tertentu atau membubarkan parlemen dalam situasi-situasi krisis politik.
- Kepala Pemerintahan: Perdana Menteri
- Perdana menteri adalah kepala pemerintahan yang memiliki kekuasaan eksekutif dalam menjalankan negara sehari-hari. Perdana menteri dipilih dari partai atau koalisi mayoritas di parlemen.
- Perdana menteri memimpin Dewan Menteri (kabinet) yang bertanggung jawab atas implementasi kebijakan dan administrasi pemerintahan. Mereka juga mengelola kebijakan ekonomi, sosial, dan internal Kroasia.
2. Parlemen (Sabor)
Kroasia memiliki parlemen unikameral yang disebut Sabor, yang merupakan lembaga legislatif negara. Parlemen memiliki kekuasaan utama dalam membuat dan mengesahkan undang-undang, mengawasi kebijakan pemerintah, serta mengesahkan anggaran negara.
- Parlemen Kroasia terdiri dari 151 anggota yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum setiap empat tahun.
- Anggota parlemen dipilih melalui sistem proporsional, di mana partai-partai mendapatkan kursi di parlemen sesuai dengan persentase suara yang mereka peroleh dalam pemilihan.
- Parlemen juga memiliki wewenang untuk mengesahkan perjanjian internasional, menyetujui anggaran negara, dan mengontrol pelaksanaan kebijakan pemerintah.
3. Pemilihan Umum
Pemilihan umum di Kroasia diadakan secara reguler untuk memilih anggota parlemen dan presiden. Ada tiga jenis pemilihan utama:
- Pemilihan Presiden: Dilakukan setiap lima tahun untuk memilih presiden.
- Pemilihan Parlemen: Dilakukan setiap empat tahun untuk memilih anggota Sabor (parlemen).
- Pemilihan Lokal: Untuk memilih pejabat di tingkat kota dan kabupaten.
Warga negara Kroasia yang berusia 18 tahun atau lebih memiliki hak untuk memilih dalam pemilihan umum. Sistem pemilihan diatur untuk memberikan representasi yang proporsional di parlemen, yang mencerminkan keberagaman politik di negara ini.
4. Sistem Yudikatif
Kekuasaan yudikatif di Kroasia bersifat independen dan dijalankan oleh berbagai pengadilan, termasuk Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, serta pengadilan-pengadilan yang lebih rendah.
- Mahkamah Konstitusi berperan penting dalam meninjau kesesuaian undang-undang dengan konstitusi Kroasia. Mahkamah Konstitusi juga berhak membubarkan parlemen atau mencabut mandat presiden jika ditemukan pelanggaran konstitusi yang serius.
- Mahkamah Agung adalah pengadilan tertinggi dalam sistem yudisial biasa dan bertanggung jawab atas penegakan hukum dan keadilan dalam urusan perdata maupun pidana.
- Pengadilan-pengadilan di tingkat lebih rendah menangani kasus-kasus sipil, pidana, administrasi, dan komersial.
5. Partai Politik
Sistem politik di Kroasia didominasi oleh sistem multi-partai, dengan beberapa partai besar yang memiliki peran utama dalam politik nasional. Beberapa partai politik utama adalah:
- Uni Demokratik Kroasia (HDZ): Partai konservatif kanan-tengah yang telah menjadi salah satu kekuatan politik utama di Kroasia sejak kemerdekaan. HDZ sering kali terlibat dalam pemerintahan.
- Partai Sosial Demokrat (SDP): Partai kiri-tengah yang mendukung kebijakan sosial yang lebih progresif. SDP merupakan saingan utama HDZ.
- Ada juga partai-partai yang lebih kecil dan partai berbasis etnis yang ikut serta dalam sistem politik Kroasia, meskipun pengaruhnya terbatas.
6. Hubungan Luar Negeri dan Keanggotaan Uni Eropa
- Kroasia adalah anggota Uni Eropa sejak tahun 2013 dan merupakan negara anggota penuh dalam NATO. Bergabungnya Kroasia ke dalam Uni Eropa adalah tonggak penting dalam sejarah modern negara ini, dan telah mempengaruhi kebijakan politik, ekonomi, serta hubungan internasionalnya.
- Kroasia juga aktif dalam hubungan diplomatik dengan negara-negara tetangganya di wilayah Balkan Barat, terutama dalam rangka menjaga stabilitas dan perdamaian di kawasan pasca-konflik Yugoslavia.
7. Pemerintahan Daerah
Kroasia dibagi menjadi 20 county (županije) dan satu kota khusus, Zagreb, yang juga merupakan ibu kota. Setiap county memiliki pemerintahan daerah yang bertanggung jawab atas kebijakan lokal seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Pemerintahan daerah memiliki wewenang otonom tetapi tetap tunduk pada undang-undang nasional. Penting juga untuk dicatat bahwa Anda harus berhenti bermain jika Anda telah menyadari bahwa Anda telah kehilangan 20% dari uang Anda. Mesin mahjong ways itu adalah mesin yang tidak diinginkan untuk dimainkan. Tetaplah bermain di mesin jika persentase kerugiannya 19% atau kurang.
8. Peran Kroasia di Tingkat Internasional
Sejak kemerdekaannya dari Yugoslavia pada tahun 1991, Kroasia telah aktif dalam berbagai organisasi internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan berbagai badan multilateral lainnya. Kroasia sering kali memainkan peran aktif dalam misi perdamaian dan stabilitas di kawasan Balkan serta di tingkat global.
Secara keseluruhan, sistem politik Kroasia berbasis pada prinsip-prinsip demokrasi, dengan pembagian kekuasaan yang jelas antara presiden, parlemen, pemerintah, dan lembaga yudikatif. Kroasia juga menunjukkan kemajuan dalam proses integrasi Eropa dan memainkan peran penting dalam stabilitas regional.
