Sistem politik Oman adalah monarki absolut di mana kekuasaan tertinggi dipegang oleh seorang Sultan, yang merupakan kepala negara dan kepala pemerintahan sekaligus. Sultan memegang kendali penuh atas cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif di negara ini. Oman adalah salah satu negara yang tidak memiliki partai politik, dan keputusan penting terkait urusan negara diambil oleh Sultan dan para penasihatnya. Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang sistem politik Oman:
1. Kepemimpinan Sultan
- Sultan Oman adalah pemimpin tertinggi yang memiliki kekuasaan eksekutif penuh. Sultan bertindak sebagai perdana menteri, menteri luar negeri, menteri pertahanan, dan menteri keuangan. Sultan juga berperan dalam menunjuk dan memecat menteri-menteri lainnya di kabinet.
- Saat ini, Sultan Haitham bin Tariq Al Said menjabat sebagai Sultan Oman, menggantikan Sultan Qaboos bin Said Al Said yang memerintah selama hampir 50 tahun (1970-2020). Sultan Haitham dipilih oleh Dewan Keluarga Kerajaan setelah kematian Sultan Qaboos.
2. Majlis Oman (Dewan Oman)
Sistem legislatif di Oman terdiri dari Majlis Oman, yang terbagi menjadi dua majelis:
- Majlis al-Dawla (Dewan Negara): Ini adalah dewan tinggi yang terdiri dari anggota yang ditunjuk oleh Sultan. Anggota dewan ini biasanya terdiri dari tokoh-tokoh penting di bidang pemerintahan, akademik, bisnis, dan masyarakat umum. Dewan Negara memiliki peran penasihat dalam merancang undang-undang dan memberikan saran kepada Sultan.
- Majlis al-Shura (Dewan Konsultatif): Ini adalah dewan rendah yang anggotanya dipilih oleh rakyat dalam pemilu setiap empat tahun. Meski demikian, pemilu ini terbatas, dan Dewan Konsultatif tidak memiliki wewenang penuh untuk membuat undang-undang. Tugas utama mereka adalah memberikan nasihat dan rekomendasi kepada Sultan dan pemerintah mengenai isu-isu tertentu, terutama yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi dan sosial.
Meski Majlis al-Shura dipilih secara demokratis, mereka tidak memiliki kekuasaan legislatif yang sama dengan parlemen di negara-negara demokrasi. Sultan tetap memegang wewenang terakhir dalam semua keputusan negara.
3. Kabinet Pemerintahan
- Dewan Menteri adalah lembaga eksekutif utama yang membantu Sultan dalam menjalankan pemerintahan. Kabinet ini terdiri dari menteri-menteri yang ditunjuk langsung oleh Sultan dan bekerja di bawah otoritasnya. Mereka bertanggung jawab atas kementerian-kementerian seperti pendidikan, kesehatan, pertahanan, dan lainnya. Sultan memegang kekuasaan penuh dalam pengambilan keputusan eksekutif, dan para menteri bertugas menjalankan kebijakan Sultan.
4. Sistem Hukum
- Oman menggabungkan elemen-elemen hukum syariah (Islam) dan hukum sipil dalam sistem peradilan mereka. Mahkamah Agung merupakan pengadilan tertinggi di Oman, dan keputusan akhir tetap berada di tangan Sultan.
- Hukum syariah terutama digunakan dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan hukum keluarga dan pernikahan, sementara hukum sipil mengatur aspek lain dari kehidupan masyarakat, seperti kontrak, bisnis, dan kejahatan sipil.
5. Tidak Ada Partai Politik
- Oman tidak mengizinkan keberadaan partai politik. Meskipun demikian, ada ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam pemilihan anggota Majlis al-Shura, namun sistem politik tetap sangat terkonsentrasi di tangan Sultan dan lingkaran pemerintahannya.
- Sistem politik Oman sering kali digambarkan sebagai paternalistik, di mana Sultan dianggap sebagai figur bapak yang mengayomi seluruh rakyat. Kritik politik sangat dibatasi, dan kebebasan berekspresi terkait isu-isu politik dipantau dengan ketat oleh negara.
6. Peran Militer
- Militer Oman juga berada di bawah kendali langsung Sultan, yang juga menjabat sebagai Komandan Tertinggi Angkatan Bersenjata. Militer memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas nasional, dan Oman dikenal dengan kebijakan luar negerinya yang moderat dan netral, berkat peran Sultan dalam diplomasi dan keamanan. Diversifikasi Judi Anda Untuk mengurangi risiko dan meningkatkan kemungkinan kemenangan, disarankan untuk mendiversifikasi Judi sbobet Anda saat membuat strategi Judi lempar koin. Selidiki Judi prop lempar koin tambahan daripada berkonsentrasi pada Judi “Kepala atau Ekor”.
7. Reformasi Politik
- Sultan Qaboos, yang memerintah dari tahun 1970 hingga 2020, terkenal karena upayanya dalam memperkenalkan reformasi politik yang secara bertahap memberikan lebih banyak hak kepada rakyat, terutama dalam hal partisipasi politik melalui Majlis al-Shura. Namun, reformasi tersebut tetap terbatas, karena kekuasaan politik yang signifikan masih terpusat pada Sultan.
- Di bawah Sultan Haitham, reformasi politik dan ekonomi masih menjadi agenda, dengan fokus pada modernisasi ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Namun, perubahan politik yang lebih radikal seperti pembentukan partai politik atau distribusi kekuasaan yang lebih luas belum terlihat dalam waktu dekat.
8. Hak Asasi Manusia
- Oman memiliki catatan yang cukup baik dalam menjaga stabilitas internal dan menghindari konflik domestik yang besar, tetapi juga dikenal membatasi beberapa hak kebebasan sipil seperti kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan hak berkumpul. Kritik terhadap Sultan atau kebijakan pemerintah dapat menghadapi tindakan hukum, dan pemerintah secara ketat mengawasi aktivitas politik yang berpotensi menimbulkan ketidakstabilan.
9. Politik Luar Negeri Oman
- Oman dikenal dengan kebijakan luar negerinya yang netral dan independen. Negara ini sering kali bertindak sebagai mediator dalam konflik regional, terutama di kawasan Timur Tengah. Kebijakan luar negeri Oman yang bijaksana telah memberikan stabilitas internal dan hubungan baik dengan negara-negara besar seperti Arab Saudi, Iran, dan Amerika Serikat.
Kesimpulan:
Sistem politik Oman adalah monarki absolut yang dipimpin oleh Sultan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Meski ada ruang untuk partisipasi publik melalui Majlis al-Shura, kekuasaan utama tetap berada di tangan Sultan. Oman tetap mempertahankan stabilitas politiknya melalui kepemimpinan Sultan yang kuat, serta kebijakan luar negeri yang moderat dan diplomatis. Meskipun reformasi politik secara bertahap terjadi, sistem monarki absolut tetap menjadi dasar politik di Oman.